Boyolali, CyberNews. Para petani wilayah lereng Merapi yang mengatasnamakan Himpunan Tani Makmur (HTM), menggelar aksi menolak rencana perluasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Aksi yang juga disuarakan lewat jejaring sosial facebook terus mendapatkan dukungan.

"Kini dukungan sudah mencapai ratusan dan terus bertambah," ujar Ketua Biro Advokasi HTM Merapi, Sinam Sutarno, Minggu (15/5).

Dijelaskan, pemerintah melalui surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 134 Tahun 2004 sudah menetapkan Merapi sebagai taman nasional. Pascaerupsi areal TNGM bakal diperluas dengan menggusur kebun petani dan rumah warga.

Surat keputusan perluasan TNGM tersebut sudah dilayangkan ke daerah-daerah lereng Merapi, yakni Sleman, Jogja, Magelang, Klaten dan Boyolali. Jika perluasan areal TNGM jadi direalisasikan, maka ribuan warga yang berdiam di kawasan itu bakal menderita. "Mereka akan kehilangan mata pencaharian yang mayoritas dari pertanian," paparnya.

Menurutnya, usulan perluasan TNGM tidak mendasar, baik dari segi undang-undang kehutanan maupun penanggulangan bencana. Bahkan sejak 2004 Merapi dijadikan TNGM tidak ada perubahan signifikan. Pihaknya mendesak kepada seluruh pemkab di perbatasan Merapi untuk menolak keputusan pemerintah pusat.

Sebab, TNGM tidak terbukti melestarikan alam, tapi malah mengasingkan masyarakat jauh dari alamnya. Jika perlu, pemkab harus berani mendesak pemerintah pusat agar  mengevaluasi kembali keberadaan TNGM. Jika memang tidak ada manfaatnya, lebih baik Merapi dikembalikan kepada warga untuk dikelola sebagai lahan perkebunan dan pertanian.

"Munculnya SK Menhut juga tidak pernah melibatkan pemkab, baik eksekutif maupun legsilatif, dan masyarakat lereng Merapi," lanjutnya.

Terkait relokasi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana (KRB) III, pemerintah harus menggunakan proses dialog. Menurutnya, di mana pun tempatnya, tidak akan pernah lepas dari ancaman bencana. Ancaman bencana Merapi dapat dikenali dengan berbagai metode.

"Tanyakan langsung pada warga Merapi apa yang sebaiknya dilakukan dan jangan," tambah dia.

Terpisah, Bupati Boyolali Seno Samodro menegaskan, menolak relokasi warga lereng Merapi. Sebab, relokasi yang merupakan dampak dari perluasan areal TNGM, ini tidak dikehendaki masyarakat di Selo. Pihaknya sudah berkali- kali menemui warga dan menanyakan rencana relokasi, namun warga menolak.

"Saya sudah taren ke warga dan lahan relokasi juga sudah disiapkan, tapi warga tidak mau," jelasnya.

( Joko Murdowo / CN27 / JBSM )

sumber:  http://suaramerdeka.com/